What are you Looking for?
Rincian Biaya & Syarat Pendirian PT
0 comment (s)
Sebelum membahas lebih jauh mengenai jasa pendirian PT ada bagusnya anda mengetahui terlebih dulu persyaratan dan langkah apa saja yang diperlukan untuk mendirikan sebuah Perseroan terbatas. Salah satunya modal, ya benar.. dalam mendirikan PT perlu modal donk, tapi jangan khawatir.. modalnya ga besar kok, mari mengobrol dengan tim kami yang cantik dan gelis.. bisa hubungi via nomor telepon dan whatsapp yang ada dibawah, nanti akan di jelaskan semuanya.
Ada satu hal yang perlu anda ketahui,
Perusahaan PT (Perseroan Terbatas) memiliki sebagian ciri khusus, salah satunya perseroan terbatas merupakan perusahaan yang segala modalnya berbentuk saham.
Berikut ini kriteria atau ciri lain dari Perseroan Terbatas (PT)
1. Ditentukan dalam Undang-undang perseroan terbatas (uu pt) NO. 40 Tahun 2007.
2. Didirikan oleh minimal 2 orang / Pribadi tata tertib
3. Memiliki minimal modal setor ( kini minimal modal setor 51.000.000,-)
4. Minimal modal yang disetor ke kas perseroan 25 % dari minimal modal dasar.
5. Tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham.
6. Didirikan dengan Akta Pendirian oleh Notaris dan berlaku semenjak dilegalkan oleh Menteri Kehakiman.
7. Bertindak secara pribadi hukum.
Komponen prasyarat PT dan CV ialah memastikan modal setor, modal setor ini menunjukan kelas perusahaan, berikut ini kelas PT berdasarkan modal setor nya:
1. PT Kelas Kecil dengan modal Setor sebesar antara 50 Juta ~ 500 Juta.
2. PT Kelas Menengah dengan modal Setor sebesar antara 500 Juta ~ 10 Milliar.
3. PT Kelas Besar dengan modal Setor sebesar diatas 10 Milliar.
Keadaan atau persoalan apa sih yang sering terjadi ketika proses pendirian PT, berikut kami rangkum berdasarkan pengalaman kami dalam menangani pendirian PT selama ini:
Persoalan Pertama
Domisili perusahaan, masalah ini sering di alami oleh UMKM / calon pengusaha yang modal usahannya belum besar, beberapa tahun yang lalu Pemda DKI mengharuskan perusahaan PD, CV, PT, PMA di domisili daerah usaha seperti Ruko/Perkantoran, ini benar-benar menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam mendirikan perusahaan di DKI Jakarta.
Sebab desakan dari UMKM, akhirnya Pemda DKI mengeluarkan domisili perusahaan yang dapat menerapkan VIRTUAL OFFICE. Anda masih bingung apa itu VIRTUAL OFFICE? coba klik DISINI.
Persoalan Kedua
Tidak memiliki modal setor yang di wajibkan oleh pemerintah , apa itu modal setor ? apa itu modal dasar ?
Ada aturan pemerintah yang mengharuskan terhadap pemilik PT, kalau telah mendirikan PT harus menyetorkan modal yang sesuai dengan yang tertulis di Akta pendirian.
Berikut Peraturannya : http://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/
Untuk solusinya bagaimana donk ? solusi, umumnya para notaris memberikan surat pernyataan akan menyetor supaya pengerjaan SK PT dapat terbit.
Persoalan Ketiga
Bidang usaha yang di inginkan pelaku usaha tidak di temukan ada di KBLI.
Kalau Anda tertarik memilih tipe badan usaha ini, simak syarat mendirikan PT yang harus anda lengkapi berikut ini:
- Fotokopi KTP, NPWP & KK para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
- Foto Direktur ukuran 3×4
- Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
- Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
- Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
- Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
- Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman
- Surat Keterangan Zonasi dari Kelurahan
- Stempel Perusahaan
- Pendiri (Direktur dan Komisaris) minimal terdiri dari 2 orang atau lebih
- Nama Perusahaan
- Susunan pemegang saham (pendiri wajib mengambil bagian dalam saham)
- Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Menetapkan nilai Modal dasar
- Pengurus terdiri dari Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris
- Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
- Memilih Notaris
- Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
Catatan Penting
Ada sebagian catatan penting yang sepatutnya Anda pahami juga untuk kasus tertentu.
- Beberapa besar tempat di DKI Jakarta mensyaratkan minimal salah satu direktur berasal dari DKI Jakarta, hal ini digambarkan dengan KTP bertempat tinggal DKI Jakarta.
- NPWP yang dikasih direkomendasikan telah diupdate, bagus secara lokasi yang sama dengan KTP ataupun kesesuaian kabar tambahan seperti NIK, No Telepon dan Elektronik.
- Untuk Suami-Istri yang NPWP-nya disatukan, karenanya perlu di-update supaya nama pasangan juga dicantumkan di NPWP hal yang demikian.
- Untuk Suami-Istri yang tak mempunyai perjanjian pranikah dan berharap mendirikan PT berdua, karenanya perlu mengajak 1 pihak lagi untuk melengkapi susunan pemegang saham dan pengurus.
Tahapan Prosedur Lengkap Mendirikan PT
1. Memilih Notaris
Dalam pengurusan PT tak dapat dikerjakan sendiri, Anda memerlukan bantuan notaris, notaris ini lah yang akan mengurus seluruh pelaksanaannya, intinya Anda akan terima jadi saja. Pemilihan notaris yang bagus akan membikin pengerjaan pembuatan PT lebih cepat selesai.
2. Memiliki Modal Dasar Pendirian PT
Menurut UU Nomor 40 tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (PT) mengenai tarif pendirian PT, seseorang yang hendak mendirikan PT sepatutnya mempunyai modal dasar sebesar Rp 50 juta dengan setoran minimal 25% untuk pengerjaan pendirian.
Tapi banyaknya pengusaha yang tak dapat menyanggupi nominal hal yang demikian akibatnya membikin pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Pemerintah melakukan perubahan yang mengatakan bahwa modal dasar PT diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT.
Kebijakan hal yang demikian cuma berlaku untuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan bisa tertuang dalam Hukum Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 seputar Perubahan Modal dasar PT.
3. Penentuan Domisili Usaha
Sesudah penentuan modal selesai, hal berikutnya yang sepatutnya Anda lakukan yakni memutuskan alamat usaha Anda dengan menerima Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
Tentu saja hal ini memerlukan tarif yang tak rendah mengingat Anda sepatutnya menyewa gedung, ruang kantor, atau malahan membelinya (layak keperluan masing-masing).
Ketetapan untuk mempunyai keterangan mengenai alamat ini berbeda-beda layak dengan tempat yang diharapkan. Seandainya Anda berencana membangun PT di tempat DKI Jakarta umpamanya, karenanya Anda sepatutnya merujuk pada Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 seputar Undang-undang Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Seandainya Anda berada di tempat Tangerang dan Bogor umpamanya, pemerintah kota memberikan izin pengaplikasian rumah sebagai alamat usaha hingga batasan tertentu.
Kemudian untuk tempat Depok, Anda sepatutnya mengantongi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengaplikasikan bangunan bukan rumah.
Namun kabar bagusnya, Pemerintah mengijinkan pengajuan PT dengan bertempat di Co-Working Space. Inilah yang menjadi angin segar bagi pelaku StartUp.
4. Penentuan Bidang Usaha
Langkah berikutnya merupakan menetapkan bidang usaha pantas dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan kode bidang usaha. Kode yang diaplikasikan akan dicantumkan dalam SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang perizinannya diurus di tempat bersangkutan.
5. Pemilihan Nama Perusahaan
Pada Tahap ini, Anda seharusnya menyediakan alternatif nama untuk dicek oleh notaris. Tahap ini akan mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan dapat diaplikasikan atau seharusnya memakai nama baru untuk diajukan kembali.
Pilihlah nama-nama yang unik dan segar, cobalah berfikir diluar umumnya, cari nama yang betul-betul aneh, sehingga orang akan cepat ingat. Sebagai contoh bisa nama PT StartUp yang telah tenar PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK), PT. Raksasa Laju Lintang (RALALI), PT. Fliptech Lentera Baru Pertiwi (FLIP.ID), PT. Trinusa Travelindo (TRAVELOKA), dan lainnya.
Dilarang memakai kata bahasa asing, kalau nama yang Anda usulkan betul-betul unik, boleh memakai 2 kata saja. Untuk cek nama telah diaplikasikan atau belum silahkan klik: DITJEN AHU Pencarian Perusahaan.
Jangan memilih nama Perusahaan persis seperti nama produk, sebab kalau suatu ketika nama produk ganti atau membikin produk baru akan membikin Anda kesusahan sebab nama PT tak dapat diganti.
6. Pembuatan Draft Akta
Sesudah Nama telah dinyatakan dapat digunakan, notaris akan membikin draft Akta atas nama PT yang telah disetujui tadi. Lazimnya Anda akan menerima draft permulaan untuk direvisi sebelum pelaksanaan tanda tangan Akta di hadapan notaris.
7. Tanda Tangan
Sesudah draft Akta telah direvisi, kemudian Akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris. Normalnya tiap pemegang saham diharuskan untuk ikut serta dan menandatangani Akta. Kalau Pengurus perusahaan bukan pemegang saham, tak perlu untuk hadir di tahap ini.
8. Pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM
Notaris akan mengurus pengesahan atas Akta yang baru ditandatangani untuk disahkan di Kementerian Peraturan dan Hak Asasi Manusia. Peresmian akan mewujudkan dokumen yang disebut SK Kemenkumham. Tanpa dokumen ini, maka Akta tak akan dianggap legal secara regulasi.
Tiap-tiap perubahan yang dijalankan di Sertifikat membutuhkan SK yang baru untuk meresmikan perubahan yang dihasilkan. Sertifikat berlaku seumur hidup, melainkan masa berlaku pengurus perusahaan cuma berlaku optimal 5 tahun. Hal ini memerlukan Sertifikat untuk diperbaharui dan diresmikan ulang minimal tiap-tiap 5 tahun.
9. Membuat dan Mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk PT
Tidak hanya karyawan, tetapi Anda juga mesti meregistrasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk PT Pasalnya hal ini yaitu prasyarat untuk mengurus perizinan lain seperti SKDP (Surat Keterangan Alamat Perusahaan). Supaya tak menghabiskan waktu banyak, Anda dapat mengurus registrasi ini secara online.
10. Membuat NPWP Perusahaan dan Direktur
Kecuali BPJS Ketenagakerjaan, PT juga memerlukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagus untuk perusahaan ataupun Direktur bersangkutan. Pantas dengan ketetapan yang baru, pada NPWP Direktur sepatutnya tercantum NPWP pribadi serta domisili yang tertera di data NPWP pribadi Direktur hal yang demikian. Pastikan supaya Direktur bersangkutan tak mempunyai tunggakan pajak.
NPWP Perusahaan diwujudkan sebagai sarana administrasi perpajakan perusahaan. NPWP umumnya diurus oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). NPWP dapat seketika diajukan sesudah Sertifikat telah dilegalkan oleh Kemenkumham. NPWP Perusahaan berlaku seumur hidup selain bila ada perpindahan alamat perusahaan.
11. Pembuatan SIUP dan TDP
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan dokumen perizinan yang memberlakukan suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Umumnya SIUP berisi 3 bidang usaha utama pantas golongan KBLI yang dilaksanakan Perusahaan hal yang demikian. Bidang Usaha yang tak tercantum di dalam SIUP masih dapat dilaksanakan oleh si Perusahaan selama bidang Usaha hal yang demikian masih tercantum di Sertifikat Perusahaan.
Walaupun TDP merupakan tingkatan akhir dari perizinan umum Perusahaan. TDP atau Petunjuk Daftar Perusahaan merupakan salah satu bukti bahwa Perusahaan sudah menjalankan wajib daftar perusahaan. Beberapa tempat di DKI dapat meregistrasikan SIUP dan TDP secara searah. TDP umumnya diisi oleh satu bidang usaha yang paling utama di SIUP.
Saat ini Anda dapat mengurus pembuatan SIUP dan TDP secara online pada laman pemerintahan provinsi masing-masing. Semisal, untuk kawasan DKI Jakarta Anda dapat mengunjungi website ini untuk ajukan pembuatan SIUP dan TDP pelayanan.jakarta.go.id
