KBLI 2017 adalah salah satu persyaratan penyesuaian perizinan berusaha yang wajib dipenuhi agar sesuai dengan sistem perizinan terbaru (OSS). Apa konsekuensinya seandainya akta perusahaan anda belum sesuai dengan syarat OSS?

Salah satu terobosan penting dari diaplikasikannya pengajuan izin usaha melewati portal Online Single Submission (OSS) yakni adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Pasal 1 angka 12 PP No.24 Tahun 2018 perihal Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS hal ini di jadikan sebagai identitas pelaku usaha. Identitas pelaku usaha ini akan didapat sesudah mereka mengerjakan registrasi. Selain sebagai identitas berusaha, pelaku usaha juga dapat memakainya untuk menerima izin usaha, izin komersial atau izin operasional.

Saat pelaku usaha ingiin mendapatkan NIB, karenanya mereka wajib mengerjakan registrasi secara khusus dulu di sistem OSS. Adapun identitas yang wajib diisi oleh pelaku usaha ketika mengerjakan registrasi yakni berikut:

  • Nama atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran
  • Bidang usaha
  • Jenis penanaman modal
  • Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing
  • Lokasi penanaman modal
  • Besaran rencana penanaman modal
  • Rencana penggunaan tenaga kerja
  • Nomor kontak badan usaha
  • Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
  • NPWP pelaku usaha non perseorangan
  • NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Salah satu identitas di atas yakni kewajiban mencantumkan bidang usaha yang pengaturannya ada di Pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018. Adapun yang dimaksud dengan bidang usaha yakni bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”). Sekiranya pengisian tak dilaksanakan dengan benar, karenanya pelaku usaha non-perseorangan mungkin saja tak akan menerima NIB. Jikapun bisa, dapat jadi NIB yang didapat tak membuktikan perusahaan dengan benar dan ideal.

Inilah Perbedaan KBLI 2017 dengan Sebelumnya

Sebagaimana kita tahu, Lembaga OSS saat ini sudah menggunakan KBLI 2017 yang mengacu pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 seputar Perubahan Atas Undang-undang Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 seputar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”). Terus, bagaimana dengan perusahaan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Perka BPS 19/2017 atau belum mengaplikasikan KBLI 2017 untuk dicantumkan di akta perusahaannya dan akan meregistrasikan informasi perusahaannya di OSS untuk menerima NIB, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Izin Komersial?

Perka 19/2017 mulai berlaku pada 8 Maret 2017. Tentu saja perusahaan yang berdiri sebelum tanggal berlakunya Perka 19/2017 otomatis belum memakainya. Walaupun, terdapat perbedaan yang signifikan antara KBLI 2017 dan sebelumnya. Perbedaannya terdapat dalam penerapan kode angka. Sebelumnya, kode angka yang diaplikasikan cuma 4 digit, dalam KBLI 2017 terupdate kode angkanya menjadi 5 digit. Perbedaan ini kemudian membikin perusahaan yang telah berdiri sebelum berlakunya KBLI 2017 kemudian mengalami kendala ketika hendak menerima NIB dari metode OSS.

Kecuali perbedaan jumlah digit angka yang diaplikasikan, perbedaan lainnya juga ada pada perubahan izin. Seumpama merupakan pada bidang usaha periklanan. Pada KBLI yang lama, kode angkanya merupakan 7310 dengan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sementara dalam KBLI 2017, kode angkanya merupakan 73100 dan variasi izin usaha yang sepatutnya dimiliki merupakan Pedoman Daftar Usaha Pariwisata.

Perubahan variasi izin usaha pada bidang usaha yang sama ini sekilas tak bermasalah. Cuma saja, menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 seputar Pelayanan Perizinan Berupaya Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (“Permenpar 10/2018”), tak ada bisang usaha periklanan yang masuk ke dalam ranah kementrian pariwisata. Ketika ada perusahaan yang mengalami persoalan ini, biasanya mereka melakukan pembenaran secara langsung ke Lembaga OSS di Kantor Sentra BKPM.

Solusi untuk Perusahaan Lama Belum Mencantumkan KBLI 2017

Seringnya perusahaan lama mengalami kendala berkaitan KBLI pada saat meregistrasikan. Membuat Pemerintah mengeluarkan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Institusi OSS (“Pengumuman Bersama”). Surat ini dikeluarkan oleh pemerintah pada 11 Oktober 2018.

Pengumuman bersama ini adalah langkah krusial mengingat kedua Lembaga memakai KBLI yang berbeda. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan OSS yang KBLI 2017. Meski Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) memakai KBLI sebelum 2017. Perbedaan penggunaan ini tentu saja membikin pelaku usaha – terlebih pelaku usaha non-perseorangan seperti PT dan CV – yang berkeinginan menerima NIB tak dapat memprosesnya.

Sebagaimana kita tahu, bidang usaha ada dalam akta pendirian perusahaan. Disaat diregistrasikan di metode SABH untuk menerima SK Kemenkumham, karenanya kode bidang usaha yang demikian akan dicatat oleh sistem besutan Kemenkumham tersebut. Ada notaris yang tak menginput kode KBLI yang ada di akta pendirian. Saat perusahaan tersebut mendaftar di sistem OSS, maka pelaku usaha bisa menjalankan penarikan data dari sistem SABH. Di sinilah perbedaannya akan kelihatan dan kemudian berakibat pada kesusahan memproses NIB bagi pelaku usaha.

Solusi untuk Perusahaan Lama yang Belum Menggunakan KLBI 2017

Pengumuman bersama tersebut menjadi solusi perbedaan antara Kemenkumham dan Kemenko Perekonomian. Pada poin e Pengumuman Bersama ditunjukkan bahwa untuk menuntaskan hal-hal yang demikian karenanya Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta aktivitas usahanya belum memakai KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam rentang waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan maksud dan tujuan serta aktivitas usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada perundang-undangan perihal Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa bidang usaha akan dicantumkan dalam sertifikat pendirian. Dalam sertifikat pendirian, bidang usaha kita ketahui sebagai maksud dan tujuan. Keduanya akan dicantumkan dalam pasal 3 akta pendirian sebuah perusahaan, semisal saja Perseroan Terbatas (PT).

Biasanya, maksud dan tujuan sebuah perusahaan dicantumkan di Pasal 3 ayat (1) di dalam Sertifikat Pendirian. Nah, maksud dan tujuan hal yang demikian sepatutnya sesuai dengan KBLI 2017. Contoh KBLI sebelum dan KBLI 2017 (5 bidang usaha) dalam format tabel. Berikutnya dalam Pasal 3 ayat (2), maksud dan tujuan terebut diuraikan sesuai dengan deskripsi bidang usaha dalam KBLI 2017 (Contoh).

Maksud dan Tujuan (Pasal 3)KBLI 2015KBLI 2017Izin Usaha dalam Sistem OSS
Ayat (1)Ayat (2)
Perdagangan dan JasaAktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer.620262029Izin Usaha Industri (IUI)
Perdagangan dan JasaAktivitas jasa periklanan731073100Belum dikelompokkan, sebelumnya masuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Seandainya maksud dan tujuan yang tercantum di Akta Pendirian sebuah perusahaan belum sesuai dengan KBLI 2017 atau diisi dengan KBLI sebelumnya, karenanya harus disesuaikan dalam waktu 1 tahun sebagaimana ketetapan dalam Pengumuman Bersama di atas. Bagaimana sistem menyesuaikan akta pendiriannya?

Apakah menyesuaikan KBLI terkini sudah cukup hanya dimasukkan ke dalam akta pendirian sebuah perusahaan? Pelaksanaan input data ke dalam sistem SABH juga seharusnya diperhatikan. Jangan sampai di sertifikat pendirian telah mencantumkan KBLI 2017 tetapi ketika menginput ke dalam sistem masih menerapkan yang lama. Untuk itu, berkoordinasilah dengan notaris yang mensahkan akta perusahaan supaya progres ini berjalan bagus. Atau, hubungi Kami untuk menerima penjelasan mengenai progres ini sekalian menolong Anda dari keruwetan lain yang muncul ketika pendaftaran di OSS untuk menerima NIB dan izin usaha terkini.

Lalu, seperti apa sistem menyesuaikan sertifikat pendirian sebuah perusahaan yang pantas dengan undang-undang dan tata tertib yang berlaku? Kita konsisten berpegang pada Undang Undang No.40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seputar Perseroan Terbatas (“UU PT”), dimana perubahan maksud dan tujuan ialah perubahan anggaran dasar yang seharusnya mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Tata dan HAM). Artinya, perubahan sertifikat pendirian dapat dijalankan untuk kemudian diregistrasikan kembali via metode SABH.

Bagi perusahaan lama yang masih belum menerapkan KBLI 2017, pantas dengan solusi dalam pengumuman bersama antara Dirjen AHU dan Institusi OSS di atas karenanya seharusnya menjalankan perubahan maksud dan tujuan dalam sertifikat pendirian perusahaan. Adapun pemerintah memberikan tenggang waktu sampai 1 tahun bagi perusahaan untuk menjalankan perubahan yang dimaksud.

Nilai kualitas konten

Pin It on Pinterest