Semakin berkembangnya zaman maka turut bertumbuh juga kesempatan usaha yang dapat dikembangkan. Malah tak tanggung-tanggung kini ini banyak bisnis UKM dan UMKM yang sukses dan berhasil dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Dan telah pasti itu berkat perkembangan zaman dan perkembangan teknologi kian gampang. Kecuali itu, bahkan ada sebagian perusahan UKM yang mulai membawa usahanya ke tingkatan yang lebih serius dengan mendirikan sebuah perusahaan.

Adapun dikala kita berencana mendirikan sebuah perusahaan, ternyata ada sebagian prosedur yang cukup kompleks dan sepatutnya diatasi secepatnya. Prosedur-prosedur hal yang demikian tentu untuk memperjelas mengenai perusahaan bersangkutan seperti bergerak di bidang apa, letaknya dimana, dan masih banyak lagi syarat lain yang berurusan dengan regulasi negara. Oleh sebab itu, ada pantasnya bagi kita untuk mengenal prosedur-prosedur dalam mendirikan perusahaan. Berikut yaitu review selengkapnya.

1. Membuat Akta Pendirian PT, SK Pengesahan Badan Hukum, dan NPWP Perusahaan

Hal pertama yang perlu dikerjakan sebelum mendirikan perusahaan berbasis PT (Perseroan Terbatas)  yaitu membuat akta pendirian perusahaan, SK pengesahan badan hukum, dan mengurus NPWP perusahaan. Memang terlihat sedikit sulit, namun anda dapat mengurus tiga hal itu sekaligus. Dikarenakan anda bisa mengurus sertifikat SK pengesahan Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementrian Hukum dan HAM.. Malah pada tahun 2018 ini, pemerintahan juga ikut mempermudah progres pendirian perusahaan. Karena, anda malah bisa membikin NPWP sekalian sesudah sertifikat pendirian PT dan SK peresmian perusahaan sudah dirilis.

Sebelumnya pembuatan NPWP perusahaan harus diselesaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ada di tempat alamat usaha perusahaan tersebut. Dalam artian, tempo lalu pembuatanya terpisah dengan pembuatan sertifikat pendirian perusahaan dan SK pengesahan. Sayangnya sampai kini belum diketahui apakah ini telah menjadi prosedur baku, mengingat tak seluruh NPWP perusahaan bisa diterbitkan beriringan dengan diterbitkannya SK pengesahan badan hukum PT.

2. Menentukan Domisili Usaha

Sesudah memproses akta pendirian PT, pengesahan, dan lain sebagainya, selanjutnya yang perlu dikerjakan yakni memastikan alamat usaha memakai Virtual Office yang umumnya akan diwujudkan dasar untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Anda bisa mempercayakan urusan ini terhadap penyedia jasa pengelola Virtual Office dan Service Office lokal ataupun asing. Tetapi perlu dikenal bahwa tak segala aktivitas usaha dapat memakai Virtual Office untuk memastikan alamat usaha.

3. Menetukan Bidang Usaha

Langkah berikutnya menetukan bidang usaha dari perusahaan yang akan anda dirikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dalam Perka BPS No.19/2017 dijabarkan bahwa pengelompokan aktivitas ekonomi sangatlah penting untuk menyeragamkan konsep, definisi, dan kelompok lapangan usaha.

Adapun Perka BPS itulah yang menjadi acuan referensi untuk masing-masing tempat dalam memutuskan KBLI. Misalkan untuk kawasan Jakarta sendiri, referensi KBLI yang diaplikasikan untuk dicantumkan dalam SIUP merupakan: Keputusan Kepala BPTSP No. 50 Tahun 2016 seputar Perubahan atas Keputusan Kepala BPTSP tentang Penetapan Penggunaan Kode KBLI Pada Perizinan Perdagangan.

4. Mendaftarkan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan

Mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu prasyarat mendirikan perusahaan. Hal ini sudah diatur dalam  PP 84/2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 mengenai Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 orang, atau membayar bayaran paling sedikit 1 juta per bulan, harus mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

5. Prosedur Pengajuan NPWP Perusahaan

Seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengajuan dan penerbitan NPWP perusahaan berbentuk PT kemungkinan tak lagi harus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang areanya berada pada alamat perusahaan didirikan. Karena, NPWP Perusahaan sepertinya akan diterbitkan beriringan dengan terbitnya SK Pengesahan Badan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM. Sayangnya, prosedur ini belum jelas apakah telah dikerjakan seragam di seluruh Indonesia atau belum.

6. Mengajukan SIUP dan TDP

Mengajukan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) merupakan langkah terakhir yang wajib dikerjakan sebelum perusahan mulai beroperasi. Anda bisa mengajukan SIUP dan TDP ke Kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten atau kotamadya, atau juga di Kantor Pelayanan Perizinan Setempat. Tapi untuk kawasan Jakarta sendiri, pengajuan SIUP sangat gampang dilakukan melalui platform JakEvo yang berbasis aplikasi online.

Lewat JakEvo persyaratan untuk menerima SIUP dan TDP bahkan kian gampang sepanjang kita memenuhi dan melengkapi persyaratan. Dengan JakEvo, kita cuma membutuhkan 4 jenis surat pernyataan, walaupun sebelum ada JakEvo untuk menerima SIUP diperlukan setidaknya 14 surat pernyataan ditambah lagi wajib mengerjakan pengisian form secara manual. Tapi yang amat disayangkan, platform JakEvo cuma bisa diterapkan untuk kawasan Jakarta saja.

Dengan menyelesaikan prosedur-prosedur di atas, rasanya anda bisa mendirikan perusahaan yang terintegrasi dengan peraturan dan pastinya sah dan legal.

Jika, Anda tertarik mendirikan PT dan tidak ingin repot mengurus segal berkas! Bisa percayakan kepada kami disini >> Jasa Pembuatan PT Murah.

Nilai kualitas konten

Pin It on Pinterest